Lihat Juga

• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
  oleh: Suyitno, Ria Galang Islamiati
  Terbitan: (2019)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pengembalian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  oleh: Maulana Ibrahim, Arie
  Terbitan: (2013)
• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang –
  oleh: Suyitno, Ria Galang Islamiati
  Terbitan: (2019)
• KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: SHERENA, ADRIANTIKA
  Terbitan: (2018)
• Kewenangan jaksa pengacara negara dalam mengajukan gugatan perdata dikaitkan dengan pasal 32 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
  oleh: Sherena Adriantika
  Terbitan: (2018)