TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BATU
| Main Author: | PRIMA, JAKA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/28134/1/jiptummpp-gdl-jakaprima0-31446-1-pendahul-n.pdf http://eprints.umm.ac.id/28134/2/jiptummpp-gdl-jakaprima0-31446-2-babi.pdf http://eprints.umm.ac.id/28134/ |
Daftar Isi:
- Lembaga legislasi daerah yang disebut juga dengan lembaga parlemen merupakan institusi yang sangat penting bagi demokrasi dan pembangunan juga bagi tercapainya potensi demokrasi yang diwujudkan melalui pemilihan umum, lembaga legislasi daerah adalah lembaga penyampain kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diubah ke dalam kebijakan, penelitian ini mengambil rumusan masalah bagaiamana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota batu dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota batu serta bagaimana upaya mengatasinya. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer diperoleh dari lapangan dan sumber data sekunder dari dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan responden atau dari anggota dewan, khususnya badan legislasi DPRD kota batu. kemudian dari hasil data tersebut dianalisa secara deskriptip kualitatif. berdasarkan hasil penelitian diproleh factor penyebab dari segi (a) munculnya uu no 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR,DPD,DPRD yang belum dibarengi dengan peraturan pemerintah (b)usulan raperda dari pemerintah kota batu terlambat dari waktu yang dietapkan, (c) latar belakang pendidikan (d).adanya perbedaan pendapat dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah (e). pengajuan raperda diluar prioritas dan diluar prolegda dan adanya perbedaan konsepsi. Kesimpulannya DPRD kota batu harusnya menjalankan fungsinya dengan baik, DPRD kota batu selaku lembaga legislatif mempunyai fungsi legislasi, budgeting dan controling. fungsi legislasi DPRD selaku pembuat dan pembahas dan pemutus sebuah produk hukum yang berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah akan menjadi dasar berkehidupan masyarakat penyebabnya kurangnya pemahaman anggota DPRD kota batu tentang fungsinya khususnya terkait dengan legislasi. saran perlu adanya pelatihan-pelatihan serta peningkatan kinerja, konsolidasai terhadap agenda kerja bersama denagn pemerintah daerah sehingga konsepsi dapat berjalan dengan baik.