POTENSI POLITIK UANG DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH(Studi kasus pemilihan Walikota Batu tahun 2002)
| Main Author: | CHARISUDIN, AHMAD |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umm.ac.id/19739/ |
Daftar Isi:
- Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai potensi politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah studi kasus pemilihan kepala daerah di Batu tahun 2002). Dimana pemilihan kepala daerah saat ini sangat rentan atas adanya politik uang tersebut. Dengan dasar asumsi bahwa banyak kasus yang terjadi saat pemilihan kepala daerah isu merebaknya politik uang tidak dapat dihindarkan. Dari situlah penullis ingin membuktikan secara langsung adanya politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah itu. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai apakah yang menjadi potensi atas terjadinya politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah, indikasi apa yang dapat dijadikan bukti awal atas terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala daerah, bagaimana pembuktian atas terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Tujaun penelitian ini adalah untuk menjelaskan adanya potensi politik uang dalam pemilihan kepala daerah yang apabila di uraikan lebih lanjut ada dua hal menyebabkannya. Pertama, dalam produk hukum yang dipakai untuk melaksanakan pemilihannya. Kedua, perilaku politik aktor yang bermain dan mengambil kesempatan atas peristiwa pemilihan kepala daerah tersebut. Methode yang digunakan dalam penelitian ini adalah methode deskriptif kuantitatif sehingga data yang diperoleh data yang menggambarkan bagaimana proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan, dimana potensi politik uang yang sering dipraktekkan dalam proses pemilihan kepala daerah. Melalui penelitian yang mendalam penelitian ini menghasilkan bahwa (1) terdapat potensi politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah, dari produk hukum yang dibuat yaitu : hukum yang masih menjadi monopoli penafsirannya oleh penyelenggara negara, partisipasi publik yang tidak diakomodasi, dan calon tunggal yang buat seolah-olah ada pasangan calon. (2) perilaku politik yang berpotensi terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala daerah adalah sikap partai yang ada diranting-ranting partai yang kemudian dinegasikan oleh induk partai politik, banyaknya pengusaha yang terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam proses pemilihan tersebut. Dengan demikian melihat beberapa hal yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut perlu adanya pengaturan yang lebih atas produk hukum yang dibuat dalam mengantisipasi atas terjadinya politik uang, disamping itu upaya pelibatan masyarakat atas proses-proses yang terjadi mutlak diperlukan untuk meminimalisir politik uang itu. Sehingga harapan agar pemilihan kepala daerah adalah peristiwa suksesi yang akan menghasilkan pemimpin terbaik dapat terjadi