Lihat Juga

• TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMBATALAN PASAL 10 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
  oleh: ZAENURI, AHMAD
  Terbitan: (2020)
• PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMBATALAN PASAL 122 HURUF (L) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
  oleh: NURMUSTIKA HANIFIHARTI, NIM. 14370059
  Terbitan: (2018)
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 (Analisis Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
  oleh: SYARIFUDIN, Rizki Fajar
  Terbitan: (2019)
• Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30/PUU-XVI/2018 Terhadap Pasal 182 Huruf L Undang-Undang Pemilu
  oleh: Mohtar Lonthor
  Terbitan: (2019)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TERHADAP FRASE “PEKERJAAN LAIN” DALAM PASAL 182 HURUF L UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
  oleh: Bisowarno, Redam Guruh Krismantara
  Terbitan: (2020)