Lihat Juga

• Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 (Analisis Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
  oleh: SYARIFUDIN, Rizki Fajar
  Terbitan: (2019)
• Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Dismissal Procedure Terhadap Penerapan Pasal 62 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Penetapan Nomor 23/PEN-DIS/2015/PTUN.YK)
  oleh: SANJAYA, Muhammad Arief
  Terbitan: (2017)
• Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pemberhentian dari Jabatan Auditor (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 78/G/2015/PTUN-JKT )
  oleh: THEJAMUKTI, Vincent Sanada
  Terbitan: (2017)
• undan-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2008
  oleh: biro hukum
  Terbitan: (2008)
• Pengisian jabatan karier pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
  oleh: DEWI, Karina
  Terbitan: (2017)