Lihat Juga

• Hubungan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
  oleh: DWISA Floria
  Terbitan: (2012)
• PENANGANAN PERKARA KAMPANYE HITAM DAN KAMPANYE NEGATIF DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  oleh: Yonda, Jumayasra
  Terbitan: (2016)
• Kajian Teoritis Kedudukan Dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  oleh: Muljanto Somadjaja, .
  Terbitan: (2016)
• KEDUDUKAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  oleh: Riki Indra, 0912011239
  Terbitan: (2016)
• Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  oleh: Selviana Teras Widy Rahayu, .
  Terbitan: (2017)