Lihat Juga

• ANALISIS YURIDIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
  oleh: Sahri, Alam
  Terbitan: (2019)
• Kewenangan KPU dalam membatasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam Pemilu Legislatif (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)
  oleh: Mia Arlitawati
• Kewenangan KPU dalam membatasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam Pemilu Legislatif (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)
  oleh: Mia Arlitawati
• Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Larangan Bagi Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Calon Legislatif Di Pemilu 2019
  oleh: MAHMUD BAIDHAWI
  Terbitan: (2019)
• Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Studi Efektifitas Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)
  oleh: Widodo, Mohamad Yudharistyawan
  Terbitan: (2017)