ANALISIS KINERJA ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SERANG DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) (Studi kasus di Jalan Tirtayasa dan Jalan Juhdi)
| Main Authors: | Agustin, Erlin, Supriadi, Oman, Arenawati, Arenawati |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/256/1/Skripsi%20ANE%20-%20ERLIN%20AGUSTIN%20-%202013.pdf http://eprints.untirta.ac.id/256/ http://ane.fisip-untirta.ac.id |
Daftar Isi:
- ERLIN AGUSTIN. NIM. 6661083025. Analisis Kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi kasus di Jalan Tirtayasa dan Jalan Juhdi). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Drs. H. Oman Supriyadi, M.Si, Pembimbing II Arenawati, S.Sos., M.Si. Kata kunci : Kinerja Organisasi, PKL, Satpol PP Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jika dikaitkan dengan Kinerja Organisasi Satpol PP Kota Serang, sudah seharusnya penilaian kinerja dilakukan sehubungan dengan adanya tugas yang dilaksanakan, salah satunya dalam hal penertiban pedagang kaki lima (PKL). Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan analisis kinerja Satpol PP Kota Serang, serta hambatan dalam pelaksanan tugas dan usaha yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah metode study kasus dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informannya menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan study dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Satpol PP dirasakan belum maksimal dalam penertiban PKL karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu terbatasnya anggaran, status pegawai sebagian besar non PNS, minimnya kendaraan operasional, banyaknya PKL, serta sering berbenturan dengan preman aparat dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Untuk menanggulangi hambatan tersebut Satpol PP sudah melakukan usaha yaitu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota untuk penambahan anggaran, kemudian Satpol PP juga sudah berupaya mengusulkan penambahan personil dengan berstatus PNS, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda K3, dan dalam pelaksanaan tugas di lapangan Satpol PP selalu melibatkan TNI, Polri dan Dishub sehingga dapat berjalan lancar.