Lihat Juga

• FUNGSI PENGAWASAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
  oleh: Heri, Susanto
  Terbitan: (2022)
• PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH YAYASAN WALISONGO LAMONGAN DITINJAU DARI PP NOMOR 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKKAN BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH DAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
  oleh: Ulfa, Maria
  Terbitan: (2018)
• TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA TERHADAP PENGIRIMAN BARANG PENUMPANG (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapiaan)
  oleh: RANTIKA WULANDARI Br TARIGAN, 1112011297
  Terbitan: (2016)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo
  oleh: Sinambela, Dandi
  Terbitan: (2022)
• IMPLEMENTASI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 ( Studi di Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat )
  oleh: YANTI, NI AYU RINA DEWI
  Terbitan: (2010)