IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP DI KECAMATAN JIPUT KABUPATEN PANDEGLANG
| Main Authors: | Firdaus, Idos, Fuad, Anis, Riswanda, Riswanda |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://eprints.untirta.ac.id/1438/1/IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20E-KTP%20DI%20KECAMATAN%20JIPUT%20KABUPATEN%20PANDEGLANG%20-%20Copy.pdf https://eprints.untirta.ac.id/1438/ http://ap.fisip-untirta.ac.id |
Daftar Isi:
- Idos Firdaus, NIM. 6661121841. Skripsi. Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Anis Fuad, S.Sos., M.Si dan Pembimbing II: Dr. Riswanda, Ph.D., Berdasarkan UU No.23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual. Penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP DI KECAMATAN JIPUT KABUPATEN PANDEGLANG bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi program E-KTP dan mengetahui kendala mekanisme administrasi E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis implementasi program E-KTP ini yaitu, model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III yaitu Direct and Indirect Impact on Implementation. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive. Instrument utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini bahwa kebijakan tersebut belum efektif karena masih terdapat beberapa kekurangan dari pemerintah, yaitu; kemampuan sumber daya pegawai yang kurang optimal, kurangnya fasilitas yang dibutuhkan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kurangnya koordinasi dan komunikasi, dan kurangnya pemberian pelayanan yang optimal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program E-KTP