Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara - Bambang Eko Supriyadi (Rajawali Pers, 2013)
Meningkatnya jumlah penduduk mengandung konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, untuk tempat tinggal dan bercocok tanam dan tempat usaha lainnya, namun disisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah, karenanya sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah tanah hutan/kawasan hutan yang ada. Hal inilah yang membuka peluang munculnya konflik maupun sengketa yang berkaitan dengan tanah kawasan hutan. Di samping itu, adanya berbagai instansi yang menangani masalah pertanahan serta timbulnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang sering menggunakan tanah kawasan hutan, kerap menimbulkan permasalahan wewenang di antara instansi-instansi yang bersangkutan. Masing-masing berpijak pada peraturan perundangan yang berlainan, serta menggunakan asumsi dan wewenang masing-masing tanpa koordinasi yang baik. Buku ini akan membahas tentang masalah keagrariaan kawasan hutan khususnya di Pulau Jawa dan Madura yang pada dasarnya belum mempunyai status dan kedudukan hukum yang khusus, yang pengaturannya bersumber dan berlandaskan kepada Unadng-Undang Kehutanan yang berlaku pada masa era kolonial, maupun pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia atau hukum positif.