Lihat Juga

• AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSINYA YANG POSITIF TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus Atas Putusan MK RI No. 003/PUU-IV/2006)
  oleh: PRIMA SOPHIA GUSMAN
  Terbitan: (2014)
• Inkonsistensi putusan mahkamah konstitusi ri terkait pergeseran delik korupsi (studi kasus: Perbedaan Amar Ptutusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
  oleh: Siti Khozanah
• Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Uang Negara (Binamulia Hukum)
  oleh: Siswantari Pratiwi
  Terbitan: (2011)
• ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENERAPAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL POSITIF PADA PASAL 2 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 003/PUU-IV/2006
  oleh: PRASTYO, ANJAR NAWAN YUSKY EKO
  Terbitan: (2012)
• Penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam perkara tindak pidana korupsi pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 003/Puu-iv/2006
  oleh: Dadi Suryandi
  Terbitan: (2013)