Lihat Juga

• Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018
  oleh: Arif, M. Yasin Al, et al.
  Terbitan: (2020)
• Kajian Terhadap Rumusan Norma Pekerjaan Lain menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 serta Akibat Hukumnya Terhadap Syarat Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
  oleh: Estefanus Leatomu
  Terbitan: (2020)
• Pembatalan pencalonan anggota dewan perwakilan daerah dari pengurus partai politik di dalam pemilihan umum berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan rangkap jabatan anggota dewan perwakilan daerah sebagai pengurus partai politik
  oleh: FADILHAMZAH ZIKRIL HAKIM
  Terbitan: (2020)
• Pembatalan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Pengurus Partai Politik Di Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik
  oleh: Fadilhamzah Zikril Hakim
  Terbitan: (2020)
• Perihal pencalonan Anggota Dewan Perwakilan daerah dari pengurus partai politik studi terhadap perbedaan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 10/PUU-VI/200 dan nomor 30/PUU-XVI/2018
  oleh: ANTHONY STEPHEN
  Terbitan: (2021)