Lihat Juga

• IMPLIKASI PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PANGANDARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: GALIH FAISHAL, NPM. 121000195
  Terbitan: (2016)
• TUGAS DAN WEWENANG POLISI SYARIAH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
  oleh: Rizal Ripaldi, 141000262
  Terbitan: (2018)
• PENGAWASAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
  oleh: Tomi Aries Hidayat, 141000232
  Terbitan: (2019)
• PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
  oleh: RESSY PURNAMASARI AFFANDI, NPM. 121000385
  Terbitan: (2017)
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: MELANI ANGGRAENI, NPM. 111000414
  Terbitan: (2016)