Lihat Juga

• KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MASA LALU DI ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
  oleh: HUSNUR RIJAL, 121000254
  Terbitan: (2017)
• PENGAWASAN PEMBENTUKAN QANUN DI KABUPATEN ACEH TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: Muhammad Farhan Aditya Putra, 141000263
  Terbitan: (2019)
• TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
  oleh: ERWIN FITRA RAMADHAN, 131000044
  Terbitan: (2017)
• IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
  oleh: MARYSHA MEGA PRATIWI, 141000177
  Terbitan: (2018)
• PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
  oleh: RESSY PURNAMASARI AFFANDI, NPM. 121000385
  Terbitan: (2017)