GHINA RAHMANIA, 1. (2018). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BENTUK PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DI BUMN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN.
Chicago Style CitationGHINA RAHMANIA, 141000382. KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BENTUK PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DI BUMN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN. 2018.
MLA CitationGHINA RAHMANIA, 141000382. KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BENTUK PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DI BUMN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN. 2018.