Dhika Hita Nugrah, 1. (2018). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Chicago Style CitationDhika Hita Nugrah, 131000338. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 2018.
MLA CitationDhika Hita Nugrah, 131000338. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 2018.