Lihat Juga

• GUGATAN PERDATA TERHADAP OBJEK FIDUSIA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NONOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
  oleh: RIZKA FATHONY ROSYADI, NPM 111000403
  Terbitan: (2016)
• ADVOKAT YANG MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
  oleh: Angga Nugraha, 131000291
  Terbitan: (2019)
• PROSES PEMBUKTIAN KPK DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Imas Anisa Dewi, 151000175
  Terbitan: (2019)
• PENARIKAN OBJEK JAMINAN DEBITUR ATAS JASA PEMBIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
  oleh: Ewith Febe Viennadya, Npm : 131000346
  Terbitan: (2017)
• KETERLAMBATAN PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK KORBAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI MENURUT PASAL 5 AYAT (1) HURUF F UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
  oleh: CHANDRA SAGALA, NPM. 121000078
  Terbitan: (2016)