Lihat Juga

• PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Firman Nurhakim, 131000179
  Terbitan: (2018)
• PELELANGAN HASIL PENYITAAN BARANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: KRIS SUTIYONO, 131000076
  Terbitan: (2017)
• PROSES PEMBUKTIAN KPK DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Imas Anisa Dewi, 151000175
  Terbitan: (2019)
• KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: GILANG ASTIN TAQWA, 141000102
  Terbitan: (2018)
• Tinjauan Yuridis Mengenai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Tidak Berwenang Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemb
  oleh: Inayah, Anggarini
  Terbitan: (2018)