Lihat Juga

• IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 2015
  oleh: I PUTU YUDISTIRA, NPM. 101000128
  Terbitan: (2016)
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: MELANI ANGGRAENI, NPM. 111000414
  Terbitan: (2016)
• IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM
  oleh: DIAN, NPM 111000104
  Terbitan: (2016)
• BENTUK DAN MEKANISME PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: JUANDA, NPM. 111000406
  Terbitan: (2016)
• KEDUDUKAN CALON KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP JO UNDANGUNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
  oleh: Maulana Yusuf, NPM : 131000020
  Terbitan: (2017)