Lihat Juga

• KEDUDUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN / KOTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
  oleh: DENI SURYADI, NPM. 111000416
  Terbitan: (2016)
• Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi” (Studi Di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)
  oleh: Adryan Surya Putra
  Terbitan: (2021)
• PENYALAHGUNAAN BIAYA PERJALANAN FIKTIF OLEH APARAT NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: BAYU NUR FAJAR, NPM. 131000187
  Terbitan: (2017)
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
  oleh: Taufik Hidayat, NPM : 121000006
  Terbitan: (2017)
• DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: ADE RIZKI NURUL FARADILA, NPM. 131000218
  Terbitan: (2016)