Lihat Juga

• KEDUDUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN / KOTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
  oleh: DENI SURYADI, NPM. 111000416
  Terbitan: (2016)
• TANGGUNGJAWAB PIHAK SYAHBANDAR TERHADAP KEAMANAN, KENYAMANAN, DAN KESELAMATAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI DI PELABUHAN BANGSAL)
  oleh: APRIYANTO SAPTO NUGROHO, DWI
  Terbitan: (2017)
• TANGGUNGJAWAB PIHAK SYAHBANDAR TERHADAP KEAMANAN, KENYAMANAN, DAN KESELAMATAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI DI PELABUHAN BANGSAL)
  oleh: APRIYANTO SAPTO NUGROHO, DWI
  Terbitan: (2017)
• PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PENGGUNA PINJAMAN KREDIT PADA APLIKASI RUPIAHPLUS DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN JO PERATURAN OJK NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
  oleh: Siti Elisa Sutisna, 151000171
  Terbitan: (2019)
• PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN PENGGUNA KAWAT GIGI MELALUI JASA TUKANG GIGI SECARA ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTIS UNDANG–UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, DAN UNDANG–UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
  oleh: RIFKY RAMADHAN RUSTANDI, NPM. 111000210
  Terbitan: (2016)