Lihat Juga

• KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN YANG BARU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
  oleh: Widy Azdwar Nur Ahmad, 131000252
  Terbitan: (2018)
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: MELANI ANGGRAENI, NPM. 111000414
  Terbitan: (2016)
• KEWENANGAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA
  oleh: RIZAL JULIAWAN, NPM. 121000338
  Terbitan: (2017)
• EKSISTENSI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN MK DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILUKADA
  oleh: ARIFAH NURHIDAYATI, NPM. 101000106
  Terbitan: (2017)
• KRIMINALISASI TERHADAP ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 16 UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
  oleh: ANGGA HANGGARA, NPM. 111000271
  Terbitan: (2016)