Lihat Juga

• PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT ATAS PENDUDUKAN TANAH YANG DIKUASAI NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  oleh: LAILATUSSYIFA, 141000344
  Terbitan: (2018)
• TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  oleh: ASSEGAF LIDARTA FEIZAL, 121000130
  Terbitan: (2017)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGUASAI (BEZITTER) TANAH TANPA DILENGKAPI BUKTI YANG MEMADAI DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pembebasan 103 Bidang Tanah dalam Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta)
  oleh: MIM FADILLAH, EKA
  Terbitan: (2017)
• GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  oleh: Kalengkongan, Dian A. V.
  Terbitan: (2020)
• Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten Dihubungkan dengan Pasal 77 undang-undang no 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan DPRD dikaitkan dengan pelaksanaan pengawasan bandara internasional soekarno hatta dan proses pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah bagi pengembang bandara
  oleh: Achmad Arafat, .
  Terbitan: (2016)