Lihat Juga

• KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
  oleh: Hilda Tresna Nugraha, NPM : 121000341
  Terbitan: (2016)
• PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN PADA TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Gorontalo)
  oleh: RIZKI JOGO PRATOMO
  Terbitan: (2016)
• PENCANTUMAN SANKSI PIDANA KUMULATIF SEBAGAI SUATU PENAL POLICY DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Mahdi Suryanto, NPM. 148040074 Hukum Pidana
  Terbitan: (2017)
• KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Dhika Hita Nugrah, 131000338
  Terbitan: (2018)
• KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) TENTANG PENCANTUMAN SANKSI PIDANA MINIMUM-MAKSIMUM DAN KUMULATIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  oleh: ANGGA HARYO NUGROHO, NPM : 148040035
  Terbitan: (2017)