Lihat Juga

• PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERPARKIRAN MENURUT PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1005 TAHUN 2014 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG PERHUBUNGAN
  oleh: ROMLI APRIANSAH, NPM. 121000085
  Terbitan: (2016)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH MILIK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK–POKOK AGRARIA
  oleh: Fazran Suarzah.A, NPM : 111000424
  Terbitan: (2016)
• KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERBITKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: DATI NURYANTI, NPM. 121000106
  Terbitan: (2016)
• KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: MELANI ANGGRAENI, NPM. 111000414
  Terbitan: (2016)
• IMPLEMENTASI PERUBAHAN STATSUS RSUD SWADANA MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM MEKANISME PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
  oleh: MUHAMAD TRI SUBAGJA, NPM. 121000212
  Terbitan: (2016)