Lihat Juga

• ASPEK HUKUM PENERAPAN SISTEM ONLINE PADA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
  oleh: D’limasari, Puspa
  Terbitan: (2017)
• AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMECAHAN (SPLITZING) HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
  oleh: HERA RIZKIAWAN, NIPY. 111000380
  Terbitan: (2016)
• KEDUDUKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIKALAHKAN OLEH SURAT GIRIK/KIKITIR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UUPA JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
  oleh: NINDIA PITALOKA RISWANDINI, 141000306
  Terbitan: (2018)
• Tanah dibawah tangan sebagai dasar peralihan hak, dihubungkan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria juncto peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (analisis terhadap putusan pengadilan negeri tangerang Nomor 87/pdt.g/2014/pn.tng)
  oleh: Iis Pratiwi, .
  Terbitan: (2017)
• Permohonan Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Oleh Bukan Pemilik Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
  oleh: Bachrum, Ady Pradana
  Terbitan: (2014)