Lihat Juga

• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU[-V/2007 Tentang Pemilihan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
  oleh: Nona Febrianti Siregar
  Terbitan: (2012)
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 5/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang membolehkan adanya calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
  Terbitan: (2007)
• IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 05/PUU-/2007 TENTANG DIPERBOLEHKANNYA CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
  oleh: OKTAVIYAN ( , KHAIRIL
  Terbitan: (2008)
• Kajian teoritis terhadap tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi nomor 100/puu-xiii/2015, pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan satu pasangan calon (tinjauan yuridis berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan)
  oleh: Badrul Munir, .
  Terbitan: (2016)
• PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah)
  oleh: HADZIQOTUN NAHDLIYAH, S.H., 031214153019
  Terbitan: (2018)