Lihat Juga

• Fungsi pengawasan dinas energi dan sumber daya mineral dalam aktivitas pertambangan emas di provinsi sumatera barat paca undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
  oleh: Wulidatil fini fajri
  Terbitan: (2018)
• TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
  oleh: Lita Tyesta ALW, Amalia Dianmantina, Dina Septia Andriani*,; Fakultas Hukum, Diponegoro University
  Terbitan: (2016)
• ANALISIS PERIZINAN PERTAMBANGAN PADA KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)
  oleh: NILIYA,
  Terbitan: (2017)
• Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  oleh: Nursyamsi, Fajri
  Terbitan: (2016)
• IMPLIKASI PERALIHAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM (EMAS) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  oleh: Erica, Ocy Ananda, et al.
  Terbitan: (2020)