Lihat Juga

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI KASUS HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI)
  oleh: ISVANI
• Kewenangan KPU dalam membatasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam Pemilu Legislatif (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)
  oleh: Mia Arlitawati
• Kewenangan KPU dalam membatasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam Pemilu Legislatif (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)
  oleh: Mia Arlitawati
• HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018)
  oleh: MUHAMMAD YA’QUB KHAIDAR, NIM.14340084
  Terbitan: (2019)
• Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Berkaitan Dengan Uji Materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang Memuat Larangan Mantan Narapidana Korupsi Maju Sebagai Calon Anggota Legislatif
  oleh: Pasaribu, Brian Michel Yosua (1587034)
  Terbitan: (2019)