Lihat Juga

• Analisa yuridis terhadap penyediaan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) pada perumahan kota Depok (Ditinjau dari peraturan daerah kota Depok nomor 14 tahun 2013 tentang penyerahan prasarana, saran dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang di kota Depok)
  oleh: Ibrahim Surya
  Terbitan: (2016)
• PENERAPAN PASAL 10 AYAT (1) HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2012 TERKAIT PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KOTA BOGOR (Studi Kasus di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)
  oleh: Adjieputra, Aulia Rahman
  Terbitan: (2022)
• PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENYERAHAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG (Tinjauan Kasus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman)
  oleh: Sadewo, Yunianto Wahyu
  Terbitan: (2017)
• KEWAJIBAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM OLEH PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KOTA MALANG (Studi Efektivitas Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum )
  oleh: Arafat, Taris An Nafi
  Terbitan: (2020)
• Kewajiban Pengembang Perumahan Terhadap Penyediaan Lahan Pemakaman Umum (Studi Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah)
  oleh: Darmawan, Nurvijay Aldi
  Terbitan: (2018)