Kemerdekaan menyatakan pikiran dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar, dan pers merupakan salah satu perwujudannya. Oleh karena itu keberadaan pers di tengah masyarakat merupakan hal yang essensial bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pers sebagai salah satu pelaksanaan adanya kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan salah satu ukuran bagi suatu Negara yang menganut sistem demokrasi, maka sudah menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi suatu Negara untuk senantiasa menjamin dan mendorong kemerdekaan pers agar mampu menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan juga peranan pers sebagai sarana kontrol sosial. Namun belakangan ini kemerdekaan pers agak terganggu dengan adanya proses hukum terhadap pers terkait dengna pemberitaan pers. Proses hukum terhadap pers menunjukkan bagaimana instrumen hukum beserta aparat penegak hukum telah menjadi ancaman serius terhadap pers dan jurnalis serta prinsip kemerdekaan pers. Vonis terhadap karya Jurnalistik dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya memuat delik pers merupakan peristiwa yang memilukan. Pidana terhadap jurnalis atau lembaga pers bukan hanya merongrong kemerdekaan pers tetapi sekaligus juga membungkam kemerdekaan berekspresi dari masyarakat dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, padahal Kemerdekaan Pers merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Kata kunci: Delik Pers dalam Hukum Pidana Positif, Kemerdekaan Pers, Rancangan KUHP