Lihat Juga

• PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK BERTEMU DENGAN SALAH SATU ORANG TUANYA YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK ASUH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT PASAL 14 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS Putusan No.30/Pdt.G/2016/PN.Smg dan Putusan No.45/Pdt.G/2016/PN.Smg)
  oleh: GITOWARDOJO, IVAN RICARDO
  Terbitan: (2018)
• Sita marital terhadap harta bersama menurut undang-undang yang berlaku (studi kasus putusan no.21/pdt.g/2007/pn.jkt.ut dan no.316/pdt/2015/pt smg)
  oleh: Syafirah, Amanda
  Terbitan: (2018)
• KETENTUAN HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SETELAH TERJADI PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN NO. 21/PDT.G/2007/PN.JKT.UT, PUTUSAN PT NO. 332/PDT/1007/PT.DKI DAN PUTUSAN MA NO. 1200 K/PDT/2008/MA)
  oleh: GIGIH PRAMUNDITA
  Terbitan: (2010)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN SITA MARITAL ATAS SENGKETA HARTA BERSAMA DILUAR GUGATAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2188/PDT.G/2012/PA JS)
  oleh: Azirah, Azirah; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, et al.
  Terbitan: (2017)
• Implementasi hukum sita marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian dalam putusan No.33/Pdt.G/2010/PN.TNG = Implementation of the marital community property seized in a marriage by divorce in decision
  oleh: Sari, Ina Kartika
  Terbitan: (2012)