Lihat Juga

• ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
  oleh: SEPTIANTO, HEPI
  Terbitan: (2020)
• Pembatalan pencalonan anggota dewan perwakilan daerah dari pengurus partai politik di dalam pemilihan umum berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan rangkap jabatan anggota dewan perwakilan daerah sebagai pengurus partai politik
  oleh: FADILHAMZAH ZIKRIL HAKIM
  Terbitan: (2020)
• Pembatalan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Pengurus Partai Politik Di Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik
  oleh: Fadilhamzah Zikril Hakim
  Terbitan: (2020)
• LARANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERASAL DARI PENGURUS (FUNGSIONARIS) PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 30/PUU/XVI/2018)
  oleh: SALEH, KURNIA, et al.
  Terbitan: (2019)
• Diskursus pengurus fungsionaris partai politik dalam keanggotaan dewan perwakilan daerah (Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 30/PUU-XVI/2018)
  oleh: Muhammad Faiz Putra Syanel