Lihat Juga

• DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PEKANBARU DIKAITKAN PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011
  oleh: Lestari S, Selly Dian, et al.
  Terbitan: (2017)
• PENERAPAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU
  oleh: H, MASTIJA, et al.
  Terbitan: (2016)
• Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Permasyarakatan
  oleh: Rayuna Crilia
  Terbitan: (2017)
• PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 06 TAHUN 2013 BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KOTA PEKANBARU
  oleh: MAI KURNIA PULUNGAN, 11527201039
  Terbitan: (2019)
• Penerapan sanksi terhadap tahanan yang membawa handphone di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara
  oleh: Hendra Purnama Cipta
  Terbitan: (2021)