Lihat Juga

• Penyelesaian hukum bagi pekerja yang melakukan pemogokan di perusahaan badan usaha milik negara :: Studi kasus PT. Dirgantara Indonesia
  oleh: , MADYO, Nurcahyo Jungkung, et al.
  Terbitan: (2010)
• PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI (TRANSPARENCY) SEBAGAI PELAKSANAAN DARI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI DALAM KEGIATAN PENGADAAN (PROCUREMENT) PADA PERUSAHAAN YANG BERSTATUS SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Kasus Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)
  oleh: , Ambar R. Yusmawati, SH, et al.
  Terbitan: (2011)
• Kajian hukum tentang restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :: Studi kasus PT. nhutani I
  oleh: , SURIANSYAH, Agus, et al.
  Terbitan: (2004)
• Perjanjian pinjam meminjam antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan sindikasi bank luar negeri :: Studi kasus pada PT. (Persero) Aneka Tambang Tbk
  oleh: , YUSTISI, Indry, et al.
  Terbitan: (2004)
• Telaah yuridis transaksi medium term note (MTN) pada badan usaha milik negara (BUMN) menurut perusahaan Indonesia
  oleh: , QOHAR, Slamet Abd, et al.
  Terbitan: (2008)