Lihat Juga

• KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 (STUDY PADA PT. HAPSARI JAYA PERMANA)
  oleh: MULJONO, MULJONO
  Terbitan: (2006)
• Perlindungan hukum terhadap para kreditur sebagai akibat dari permohonan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
  oleh: , KALIF, et al.
  Terbitan: (2003)
• Pemberhentian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT Sumber Andalan Mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  oleh: Suci Rahmi Permata Sari, -
  Terbitan: (2020)
• Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
  oleh: , AGUSTINA, Fitria, et al.
  Terbitan: (2004)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
  oleh: , Ririn Andayana, et al.
  Terbitan: (2011)