Lihat Juga

• Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan pengalihan (cessie) sebagian piutang menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (studi kasus putusan nomor 09/pdt.sus/pkpu/2013/pn.niaga.jkt.pst.)
  oleh: Marwin, Marwin
  Terbitan: (2016)
• Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Sita Umum Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.JKT.PST
  oleh: SYAHREZA, Yuan Farrel
  Terbitan: (2019)
• Kedudukan Cessionaris Berdasarkan Cessie Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pdt. Sus/Pkpu/2013/ Pn.Niaga.Jkt.Pst.)/ oleh Marwin
  oleh: Marwin, Marwin
  Terbitan: (2014)
• Peran Kurator Dalam Pengurusan Harta Debitor Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Kasus: Putusan No.73/Pailit/2009/PN.NIAGA/Jkt.Pst Tentang Pernyataan Pailit PT.Pelita Propertindo Sejahtera)
  oleh: Manuntun, Noris Pernando
  Terbitan: (2017)
• Kedudukan yuridis putusan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan PKPU (Studi kasus Putusan Perkara Pailit No.06/PKPU/2009PN.NIAGA.JKT.PST jo. No.68/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST)
  oleh: Stephanus Advent Hari Nugroho, author, et al.
  Terbitan: (2010)