Lihat Juga

• Perkawinan Campuran Antara WNI dan WNA Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi kasus di Kab. Magelang)
  oleh: Mustakrifatuddiniyah
  Terbitan: (2001)
• PROSES PENCATATAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DENGAN WNA SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI (SEKARANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BERDASAR UU 22 TAHUN 1999 DAN PERATURAN DAERAH............)
  oleh: DWI RETNANI FEBRIASARI
  Terbitan: (2003)
• PROSES PENCATATAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DENGAN WNA SETELAH BERLAKUNYA UU NO.1 TAHUN 1974 DI KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI (SEKARANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BERDASARKAN UU NO.22 RAHUN 1999 DAN PERATURAN DAERAH KAB. ***
  oleh: DWI RETNANI FEBRIASARI
  Terbitan: (2003)
• PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP ADMINISTRASI PEMERINTAHANNYA BERDASARKAN UU RI NO. 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
  oleh: Widjayanti, Yustina
  Terbitan: (1995)
• Implikasi perkawinan campuran terhadap pemilikan tanah dikaitkan dengan pasal 21 ayat (3) uu no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar- Pokok-pokok agraria (studi pemilikan tanah oleh perempuan wni yang menikah dengan laki-laki wna)
  oleh: Arduta, Neffi
  Terbitan: (2015)