Lihat Juga

• PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP) DARI JATAH OTSUS SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 21 TAHUN 2001TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI PAPUA
  oleh: KEDUMAN, MALPINUS
  Terbitan: (2015)
• PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-VII/2009 TERHADAP PENGANGKATAN 11 KURSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SEBAGAI AMANAT DARI PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
  oleh: , Elsius Fred Aragae, SH, et al.
  Terbitan: (2011)
• PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA INDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
  oleh: HITOKDANA, SEBEDEUS
  Terbitan: (2015)
• PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA INDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
  oleh: HITOKDANA, SEBEDEUS
  Terbitan: (2015)
• Undang-undang Republik Indonesia Nomer 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua
  oleh: Biro Hukum Setda
  Terbitan: (2001)