Lihat Juga

• ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MENJADI PAJAK DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)
  oleh: SARI, KINANTI AMALIA
  Terbitan: (2016)
• ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY
  oleh: PRASASTI, Kusdian Dwi
  Terbitan: (2017)
• PERBEDAAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB- P2) SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 DI KABUPATEN PONOROGO
  oleh: Nur Azizah, Umi
  Terbitan: (2020)
• Dampak desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP) pada penerimaan daerah (PD) studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) :: Simulasi data APBD, PBBPP tahun 2002 sampai dengan 2008
  oleh: , YAMIN, Much, et al.
  Terbitan: (2010)
• HAMBATAN YURIDIS PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS
  oleh: Bayuni, Tegi, et al.
  Terbitan: (2017)