Lihat Juga

• KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
  oleh: Ni Putu Yunika Sulistyawati, , et al.
  Terbitan: (2022)
• Pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 2020 pada kantor pertanahan kabupaten pelalawan
  oleh: Defri fajri anda
  Terbitan: (2021)
• Pelaksanaan peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertahanan nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegritas secara elektronik di kabupaten Kampar
  oleh: RYAN PRATAMA
  Terbitan: (2021)
• Analisis Ketentuan Hak Tanggungan Elektronik pada Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan
  oleh: Amalia, Nailu Vina, et al.
  Terbitan: (2020)
• PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT BAGI YANG OBJEK HAK TANGGUNGANNYA BUKAN MILIK DEBITUR SENDIRI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2019
  oleh: Astuti, Anisa Putri
  Terbitan: (2020)