Lihat Juga

• Penerapan pembalikan beban pembuktian perkara gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf A UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi : studi kasus dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Gayus Tambunan Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika = Reversal of the burden of proof case application of gratification according to the provision on Article 12 B of paragraph 1 letter A in Act No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 concerning the amandment of Act No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption : case study Gayus Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika / Erni Pramoti
  oleh: Erni Pramoti, auhtor
  Terbitan: (2014)
• Pengenaan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan: Studi kasus Darianus Lungguk Sitorus = The implementation of Law No. 31, 1999 concerning of anti corruption in forest clear away: Case of Darianus Lungguk Sitorus
  oleh: Ineke Indraswati, author, et al.
  Terbitan: (2007)
• Peran Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 dan 2015 = The Role of Indonesia Corruption Watch (ICW) in conducting advocacy to prevent the Revision of Law No. 30/2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015
  oleh: Anisa Ganing Permata, author
  Terbitan: (2017)
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
  oleh: Alfiyan, Angga; Universitas Bandar Lampung
  Terbitan: (2018)
• Tinjauan penerapan ajaran sifat melawan hukum menurut pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi
  oleh: Halimah Humayrah Tuanaya, author, et al.
  Terbitan: (2012)