Lihat Juga

• Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Termohon Pailit Dalam Kaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  oleh: Margareth, Agnest Elga
  Terbitan: (2019)
• ANALISIS HUKUM ATAS PEMERIKSAAN KEKAYAAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48 DAN 62/PUU-XI/2013
  oleh: Zendrato, Selatieli; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, et al.
  Terbitan: (2016)
• Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Minyak Dan Bumi
  oleh: Pratiwi, Putri Ayu; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, et al.
  Terbitan: (2019)
• BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (Studi Kasus Putusan Pailit Nomor : 16/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn)
  oleh: Napitupulu, Andreas Iriando; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, et al.
  Terbitan: (2018)
• KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PENENTUAN PERDAMAIAN DI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERKARA NOMOR 015/PUU-III/2005)
  oleh: Siregar, Nurjannah; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, et al.
  Terbitan: (2018)