Lihat Juga

• PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BENGKULU
  oleh: Eko Sabar Prihatin,Amiek Soemarmi, Viesy Leora Giarti*,; Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
  Terbitan: (2017)
• TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI KABUPATEN REMBANG
  oleh: Amalia Diamantina, Sekar Anggun Gading Pinilih, Ellida Nuriya Putri*,; Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
  Terbitan: (2017)
• PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BATANG
  oleh: Amiek Soemarmi, Ratna Herawati, Ervina Riyani*,; Fakultas Hukum, Diponegoro University
  Terbitan: (2016)
• TINJAUAN YURIDIS PEMBAKARAN DAN/ATAU PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN (Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
  oleh: Umi Rozah, Amiek Soemarmi, Kahfi Bima Kurniawan*,; Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
  Terbitan: (2016)
• IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH OLEH DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN PERIKANAN
  oleh: Amiek Soemarmi, Sekar Anggun Gading P., Muhammad Zikri*,; Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
  Terbitan: (2017)