Lihat Juga

• Gerakan politik dan organisasi kemasyarakatan studi atas konsolidasi politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
  oleh: Azizah Cesa Meilia
• Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Bidan Kepegawaian Negara nomor 39 tahun 2014, nomor 31 tahun 2014 tentang : ketentuan pelaksanaan negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat dan angka kreditnya
  oleh: Indonesia. Kementerian Komunikasi dan informasi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
  oleh: Siagian, Faisal Fahmi, et al.
  Terbitan: (2020)
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang "Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) dan Angka Kreditnya"
  oleh: Indonesia. Kementrian Komunikasi dan Informatika
• Pencabutan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pasca Penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional (Analisis Yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan)
  oleh: Wiwin Sri Rahyani
  Terbitan: (2011)