Lihat Juga

• Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana di bidang kepabeanan sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan
  oleh: Krisna Dwi Astuti, author, et al.
  Terbitan: (2006)
• TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
  oleh: Utomo, Satrio Nurhuda
  Terbitan: (2014)
• PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DI WILAYAH HUKUM KOTA DUMAI DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN
  oleh: Satriawan, Rahmat, et al.
  Terbitan: (2018)
• PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DI WILAYAH HUKUM KOTA DUMAI DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN
  oleh: Satriawan, Rahmat, et al.
  Terbitan: (2018)
• KEDUDUKAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN SEBAGAI DASAR KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 7 AYAT (2) KUHAP
  oleh: SANTOSO, RENGGA YUDHA
  Terbitan: (2013)