Lihat Juga

• Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
  oleh: Haq, Dara Jayanita, et al.
  Terbitan: (2017)
• PENYELESAIAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Dandel, Abraham Kevin Lawalata
  Terbitan: (2019)
• PERBUATAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU. RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DALAM UU. RI NOMOR 20 TAHUN 2001)
  oleh: JULI ANTORO HUTAPEA NIM. A2021141005, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
  Terbitan: (2016)
• PENYELESAIAN UANG PENGGANTI OLEH AHLI WARIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Kenap, Debby
  Terbitan: (2017)
• ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 21 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
  oleh: NIM. A2021151062, YUSE CHAIDI ADHAR, SH
  Terbitan: (2019)