Lihat Juga

• PENYELESAIAN UANG PENGGANTI OLEH AHLI WARIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Kenap, Debby
  Terbitan: (2017)
• PENYITAAN HARTA BENDA HASIL TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
  oleh: Lawalata Dandel, Danielo Chris
  Terbitan: (2019)
• PENERAPAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK PERADILAN (Studi Kasus Nomor 199/Pid.B/2011/PN.Tdo)
  oleh: Makagansa, Marthin
  Terbitan: (2020)
• Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
  oleh: Haq, Dara Jayanita, et al.
  Terbitan: (2017)
• PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: FATMAWATI, IPAT
  Terbitan: (2017)