Lihat Juga

• SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Sugama, I Dewa Gede Dana
  Terbitan: (2014)
• Kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi
  Terbitan: (2009)
• Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law
  oleh: Trypu Vevianto, et al.
  Terbitan: (2011)
• KETIDAK WENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
  oleh: Pebru Wijana, Komang Tamar, et al.
  Terbitan: (2018)
• Penerapan pembalikan beban pembuktian perkara gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf A UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi : studi kasus dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Gayus Tambunan Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika = Reversal of the burden of proof case application of gratification according to the provision on Article 12 B of paragraph 1 letter A in Act No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 concerning the amandment of Act No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption : case study Gayus Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika / Erni Pramoti
  oleh: Erni Pramoti, auhtor
  Terbitan: (2014)